Virus Corona, Berimbas Pada Pekerjaan Proyek di Kota Padang

Hits: 60

Oleh : Novri Investigasi

Wabah virus covid19 juga menghantam jasa konstruksi. Beberapa paket proyek, terutama trotoar di Kota Padang, bakal terbengkalai disebabkan terjadinya pemotongan pekerjaan. Begitu juga paket yang sedang atau belum tender juga dibatalkan.

Diakui, cepatnya Pemko Padang melaksanakan tender proyek diawal tahun anggaran disambut gembira kalangan dunia konstruksi. Tahun sebelumnya, Januari sampai Juni, bulan deritanya jasa konstruksi di Kota Padang.

Bulan dimana mereka vakum dari kegiatan dan putus pekerjaan. Tapi, kebahagian menghampiri jasa konstruksi di Kota Padang tahun 2020, kembali pupus oleh virus covid19. Beberapa paket proyek yang sedang dikerjakan dilakukan pemotongan dan beberapa paket lelang dibatalkan.

Kondisi ini diperparah lagi dengan keluarnya Surat Edaran Walikota, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan dampak corona virus disease 2018 di Kota Padang. PSBB ini berdampak besar terhadap pekerjaan proyek yang sedang jalan, terutama pekerjaan yang dilakukan pemotongan ataupun lelang yang dibatalkan.

Tahun 2020 ini, Pemko Padang melalui Dinas PUPR kembali fokus pembangunan infrastruktur trotoar. Lanjutan trotoar Jalan Khatib Sulaiman, Veteran, Proklamasi, Juanda, Gunung Pengilun, Andalas, Jati, Depan Telkom dan lokasi lainnya, puluhan milyar dana APBD dikucurkan.

Belum termasuk pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan, drainase, irigasi, betonisasi jalan lingkung, kantor lurah, sekolah dan lainnya, marak dikerjakan diawal tahun. Namun, virus covid19 perlahan menghancurkan bahagia sesaat itu. Karena beberapa paket pekerjaan akan putus ditengah jalan.

Sementara, sisa dana proyek yang sedang dikerjakan itu, akan dialihkan pada penanganan covid19. Dan, sebelumnya proyek yang sedang tender, juga dibatalkan, termasuk juga beberapa paket dana DAK. Virus covid19 juga menghancurkan dunia jasa konstruksi, pekerja dan tukang.

Begitu juga proyek yang tetap dilanjutkan tanpa dilakukan pemutusan kontrak, juga beresiko dengan keluarnya PSBB. Aktifitas pekerjaan terbatas, sementara pekerjaan ada masa kontraknya. Tentu mereka berpacu menyelesaikan tepat waktu. Diprediksi akan banyak pekerjaan terlambat dari jadwal yang telah ditentukan.

Resiko lain, bagi rekanan tak dilakukan pemotongan pekerjaan, juga merintih sedih. Bagi rekanan yang terlanjur menyewa alat berat, sementara pekerjaan terkendala dilapangan dengan ketatnya aturan, tentu mengalami kerugian. Bayangkan saja, untuk alat berat eskavator, rekanan merental Rp2,5 juta/hari, itupun sudah termasuk operator. Kalau mereka menyewa selama seminggu alat tak bisa jalan, berapa kerugian yang diderita rekanan.

Lelang dibatalkan juga memukul pegiat jasa konstruksi. Biaya yang besar dikeluarkan untuk ikut tender, hilang begitu saja. Sekarang mereka hanya bisa gigit jari, sebab lelang yang mereka ikuti dibatalkan. Sudahlah paket gagal, uangpun hilang tak menentu. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Kisah sedih tiada tara.

Lalu, bagaimana dengan sistim penghitungan dan pembayaran pekerjaan yang akan dilakukan pemotongan. Bagaimana pula, pekerjaan baru mulai, uang muka termyn pertama sudah diterima. Apakah ini, tak menimbulkan masalah baru, terutama rekayasa volume pekerjaan dan mark up laporan.

Mari sama sama kita kawal, agar pengalihan dana infrastruktur kepenanganan covid19, tepat laporan, tepat sasaran dan minim permasalahan. Karena, tak ada ampun bagi mereka yang bermain pada anggaran untuk penanganan covid ini.

Begitu juga dana atau bantuan untuk masyarakat yang terkena imbas covid19 bisa tepat sasaran dan bukan hanya untuk sakawan dan persaudaraan. Berdasarkan pengalaman, setiap dana bantuan bencana, berujung petaka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *