Tender RSUD Pemko Bukittingi Menuai Sanggahan

Hits: 84

Prediksi Mingguan Investigasi Terbukti

Seperti yang pernah media ini, lelang paket pekerjaan pembangunan fisik RSUD Bukittinggi, bakal berakhir kisruh. Terbukti, lelang yang dimenangkan PT. Mitra Andalas Sakti, berujung sanggahan.

BUKITTINGGI, INVESTIGASI_Surat sanggahan PT. Suman Toko yang ditujukan kepada Pokja paket pekerjaan pembangunan fisik RSUD Pemko Bukittinggi, Februari 2020 yang ditanda tangani, Harmius Direktur, berisikan, dengan ini kami sampaikan dimana hasil evaluasi teknis di sini hasil evaluasi panitia membuat keterangan hasil evaluasi, diantaranya, bukti kepemilikan excavator, pick Up (1unit)

Pokja menyatakan, bukan atas nama perusahaan disini. Kami menjawab dan menjelaskan secara yuridis bukti kepemilikan (invocice) terlampir a/n Harnius, langsung nama direktur akta perusahaan. Seharusnya Pokja membuktikan waktu klarifikasi dokumen, dan menyebabkan kami dirugikan oleh Pokja tanpa pembuktian dokumen.

Juga tidak
melampirkan pakta komitmen K3 konstruksi. Di dalam Uplod SPSL, Data Kualifikasi Surat tersebut terlampirkan dengan nomor : 10 fakta komitmen K3, PDF. Dalam hal ini Pokja juga keliru dalam memeriksa hasil evaluasi

Begitu juga, tidak melampirkan pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi. Didalam Uplod LPSE data kualifikasi surat tersebut terlampirkan dengan nomor 12. SP perusahaan PDF pada halaman 7. Disini juga Pokja juga melakukan keliru. hasil evaluasi.

Pokja dalam menunjukkan PT. Mitra Andalas Sakti, sangat diragukan kejujuran dalam bekerja. Dilihat dalam kasat mata bahwa PT. Mitra Andalas Sakti tersebut , dalam melakukan pekerjaan anggaran 2019 Rumah Sakit Ahmad Mukhtar dalam masa keterlambatan. Padahal pekerjaan tersebut sudah ada dalam tambahan waktu 50 hari

Pokja sangat mengiring pemenang dalam harga penawaran dikurangi 2 persen dari nilai HPS. Hal ini ada kesepakatan antara petinggi di Bukittinggi dalam mengatur turun harga penawaran tersebut

Kesimpulan, kami meminta paket pekerjaan pembangunan fisik RSUD diulang evaluasi. Kami meminta panitia membuktikan secara yuridis kesalahan evaluasi yg menyatakan dokumen kami salah oleh Pokja.

Surat sanggahan itu, juga ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Walikota Bukittinggi, PPK pembangunan fisik RSUD dan LKPP. Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *