Tender Penimbunan dan Pematangan Lahan, Berujung Pengaduan ke DRPD Kota Padang

Hits: 68

Kisruh lelang paket pekerjaan penimbunan dan pematangan lahan senilai Rp17.759.824.403, makin meruncing. Buktinya, PT. Permata Lansekap Nusantara, disamping melakukan sanggahan juga mengadukan dugaan permainan lelang ini ke pimpinan DPRD Kota Padang.

PADANG, INVESTIGASI_Pengaduan perusahaan yang beralamat di Jalan Raya Gayung Sari Timur Blok MGN No 6 Surabaya kepada Ketua DPRD Kota Padang dibuktikan dengan surat bernomor 43/LKA/II/2020, tertanggal 05 Februari 2020, prihal kejanggalan terhadap hasil evaluasi kualifikasi, teknis dan harga.

Surat pengaduan PT. Permata Lansekap Nusantara, meminta untuk memanggil dan mengklarifikasi pada tim Pokja/UKPBJ mengenai pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan penimbunan dan pematangan lahan sekaligus memperingatkan agar dapat bekerja sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

Selengkap surat pengaduan itu, sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Padang tahun anggaran 2020 yang sedang berlangsung pada masing masing Kelompok Kerja di lingkungan ULP Kota Padang. Dan setelah kami melihat, mengamati serta mengikuti secara langsung mekanisme penyelenggaraan lelang pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang telah diumumkan dalam proses lelang.

Maka, menurut dugaan kami telah terjadi penyimpangan besar besaran dari semua ketentuan peraturan dan perundang undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa dan telah menghilangkan azaz dan persaingan usaha sehat. Telah menjadi rahasia umum, lelang proyek APBD Kota Padang sejak tahun anggaran 2019 sampai tahun anggaran 2020, ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Maka pada kesempatan ini, kami selaku peserta lelang dengan urutan nomor 4, menyampaikan protes keras kepada pihak panitia, Pokja 1 UKPBJ Kota Padang yang sedang melakukan lelang paket pekerjaan penimbunan dan pematangan lahan dengan nilai pagu anggaran/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp17.759.824.403 yang kami duga tim Pokja/UKPBJ Kota Padang telah melakukan pelanggaran keras, berupa pengkondisian pelelangan ini pada rekanan/perusahaan yang akan dimenangkan

Hal ini, terlihat dari kejanggalan kejanggalan diantaranya, Pokja mengganti persyaratan pada KAK berupa penggantian personil inti. Dimana pada tender pertama patut diduga rekanan/perusahaan yang dikondisikan untuk dimenangkan tersebut tidak mampu memenuhi dan memiliki SKA ahli geoteknik. Sehingga lelang diduga digagalkan dan dilakukan lelang ulang.

Pokja melakukan perubahan jadwal evakuasi dengan alasan tidak rasional karena perusahaan yang memasukkan penawaran hanya 12 perusahaan dan item pekerjaan juga termasuk pekerjaan sederhana. Menurut hemat kami tidak akan membutuhkan waktu yang terlalu lama dalam melakukan evaluasi terhadap penawaran yang disampaikan.

Patut diduga Pokja sengaja mencari cari kesalahan rekanan/perusahaan yang memasukkan penawaran terendah untuk kemudian digugurkan. Agar rekanan/perusahaan yang sengaja dikondisikan untuk dimenangkan meski dengan nilai yang lebih tinggi dengan selisih nilai penawaran mencapai lebih dari Rp5 miliyar dengan nilai pagu/HPS pekerjaan.

Selanjutnya, pada tanggal 31 Januari 2020, pada aplikasi LPSE Kota Padang telah muncul hasil evaluasi Pokja yang menyatakan rekanan/perusahaan yang lulus evaluasi penawaran teknis dan harga hanya satu rekanan/perusahaan. Padahal, perusahaan kami baru akan diklarifikasi pada tanggal 03 Pebruari 2020. Keesokan harinya pada tanggal 04 Februari 2020, rekanan/perusahaan yang lulus evaluasi penawaran teknis dan harga bertambah menjadi dua rekanan/perusahaan.

Setelah melihat hasil evaluasi pada pelelangan tersebut, kami mendapati adanya kejanggalan lainnya. Seperti digugurkannya kami pada metode pelaksanaannya. Padahal, pada prinsipnya metode pelaksanaan merupakan penjelasan penjelasan teknik pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan bahasa kami. Dan pada saat klarifikasi kami sudah menjelaskannya kepada Pokja. Begitupun halnya dengan dukungan quary.

Setelah kami telusuri, ternyata dukungan quary yang ditawarkan oleh pemenang tender tersebut tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam pemilihan (terlampir). Bahwa pengalaman perusahaan pemenang tender juga tidak sesuai yang dipersyaratkan pada dokumen pemilihan (terlampir).

Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pemberantasan KKN serta dalam rangka penghematan keuangan negara agar bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan lainnya. Maka dengan ini, kami minta Bapak/ibu memanggil dan mengklarifikasi pada tim Pokja/UKPBJ Kota Padang mengenai pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan penimbunan dan pematangan lahan sekaligus memperingatkan agar dapat bekerja sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang undangan yang berlaku .

Surat pengaduan ini, juga ditembuskan kepada Walikota Padang, Kapolda Sumbar, Kapolres Padang, Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Ketua ULP Padang, Ketua LPJK Sumbar, Gapensi Padang/Sumbar dan Gapeksindo Padang/Sumbar. Nv.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *