Rapat Paripurna di DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Sudah Sesuai Tata Tertib

Hits: 106

Adanya pemberitaan tentang rapat paripurna cacat dan tidak sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yosep Sarogdok, Ketua DPRD, Kabupaten Kepulauan Mentawai angkat bicara pada Investigasi di ruangan kantor DPRD, Kepulauan Mentawai. Protes keras juga dilayangkan H. Rasidin Syaiful sebagai Anggota DPRD, Kabupaten Kepulauan dari fraksi Musara Kasimaeru yang disampaikan pada saat bincang-bincang dengan Investigasi di ruangan Komisi I.

“Tentang rapat paripurna yang cacat, tidak sesuai tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 1 tahun 2019 pasal 17 ayat (3) dan Raperda, RAPBD, Kabupaten Kepulauan Mentawai, tahun 2020 yang diserahkan oleh Yudas Sabaggalet SE, Bupati Kepulauan mentawai, kepada DPRD, Kepulauan mentawai. Lebih jauh H. Rasydin Syaiful mengatakan “tidak pernah ada pembahasan oleh Badan Anggararan TA PBD, sesuai PP. No 12 tahun 2018”, ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai juga mengatakan, “menanggapi beberapa pemberita yang telah di Expos oleh teman-teman beberapa media, saya merasa tidak ada keseimbangan pemberitaan tersebut, yang se akan -akan Rapat Paripurna yang kita gelar tersebut memang sudah molor, sehingga di sepakati bersama Anggota DPRD, dan Exsekutif untuk dilanjutkan sampai selesai”.

” Padahal Yang terjadi sebenarnya begini, dari jam 9:00 wib di mulai, akhirnya, jam 11,30 wib, baru mulai, itupun karna ada kesepakatan bersama”. Jelas dikatakan Yosep Sarogdok, Ketua DPRD dari PDIP, yang di percaya masyarakat mentawai dua periode, 2014 – 2024. “Tidak ada yang cacat dan yang melanggar Tata tertiB, semuanya sudah kesepakatan bersama, sebelum masuk paripurna dilaksanakan jumat tanggal 29 November 2019, hadir Yudas Sanggalet SE, Bupati Kep. Mentawai dan Martinus D. S.Sos. Sekda Kab. Kep. Mentawai”.

Ketua DPRD, Kep. Mentawai, juga membantah bahwa rapat paripurna sudah melecehkan enam orang anggota DPRD Kepulauan Mentawai yang beragama muslim, “itu tidak benar, waktu rapat berjalan, pas waktu sholat juma’at, sekda dan anggota DPRD, di kode pak Bupati untuk izinkan meraka solat dan Rapat paripurna di lanjutkan oleh yang beragama Nasrani”. “Mereka saudara saya dan saudara Bupati gimana melencehkan mereka saudara kita semuanya tidak benar itu sebutkan Ketua DPRD, Kepulauan Mentawai”.

H. Rasidin Syaiful menambahkan, “saya sudah bertemu dengan Martinus D, S.Sos. selaku Sekda Kepulauan Mentawai, kita juga jelaskan yang saya sampaikan ilmu saya selama 3 periode bimbingan melalui Bintek, dan ratusan juta dibiaya oleh Negara selama 15 tahun agar saya mengerti dan punya ilmu, setiap 5 tahun kembali dididik agar tidak tersesat dalam mengambil keputusan di DRRD Kepulauan Mentawai”.

“Dan persoalan sudah selesai damai di bumi, hasil rapat paripurna, sudah di bawa ke Propinsi Sumatera Barat”, kata beliau kepada Media Investigasi.

( Delau)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *