Program Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Masih Banyak Yang Bermasalah Dalam Kegiatannya

Hits: 61


Surabaya, Investigasi – Pada Program di Kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang telah terealisasi dan disertai anggaran sebagai berikut.

Pada Program Pendidikan Anak Usia Dini, dengan anggaran Rp 4.355.326.500,-
realisasi sebesar RP 4.338,510.260,- atau 99,61% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan anggaran Rp. 2.464.829.100,- realisasi sebesar Rp 2.327.480.040,- atau 95,36% untuk
mendukung 4 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan
terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja.

Program Pendidikan Menengah dengan anggaran Rp 1.557.222.903.500,- realisasi sebesar Rp 1.509.331.700.795,- atau 82,80% untuk mendukung 10 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja.

Program Pendidikan Non Formal dengan anggaran Rp 1.466.642.900,- realisasi
sebesar Rp 1.448.861.900,- atau 0% untuk mendukung 3 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan dengan anggaran Rp 59.938.000.000,- realisasi sebesar Rp 57.326.272.793,- atau 95,43% untuk
mendukung 5 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja.

Dan Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK) dengan anggaran Rp. 28.395.680.866 realisasi sebesar Rp 16.668.968.024 atau 25,15% untuk mendukung 1 kegiatan yang secara rinci masing-masing realisasi per kegiatan terdiri dari realisasi anggaran dan capaian kinerja.

Pada Permasalahan dan kendala yang dialami oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, seperti yang kami upload, dan kami ungkap seperti dibawah ini adalah.

A. Program PAUD:

  • Kurangnya fasilitas belajar yang ada di lembaga PAUD.

B. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun :

  • Belum terpenuhinya kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah. 
  • Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang TIK dan Multimedia pada sekolah-sekolah. 
  • Perbedaan struktur organisasi yang ada di kabupaten dan kota dengan provinsi sehingga mempersulit koordinasi serta penyusunan program prioritas peningkatan mutu pendidikan.

C. Program Pendidikan Menengah:

  • Belum terpenuhinya kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah.
  • Budaya pemanfaatan TIK untuk kepentingan pembelajaran belum dipahami
    secara sadar dan optimal oleh guru, siswa dan masyarakat. 
  • Pemanfaatan media audio dan video pembelajaran sebagai bahan ajar dengan sistem pendidikan jarak jauh, melalui Radio Streaming (rapendik on streaming) belum dimanfaatkan oleh guru dan siswa. 
  • Masih belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan SMK berada di perkotaan atau di daerah yang aksesnya memadai sementara animo/ peminat ke SMK terdiri dari berbagai kalangan termasuk dari kalangan yang kurang mampu secara ekonomi maupun intelektual dan berada di
    pedesaan. 
    Dengan kondisi tersebut maka masyarakat yang kurang mampu dan berada di pedesaan mengalami kesulitan untuk memperoleh
    pendidikan di SMK. 
  • Masih belum idealnya kondisi SMK yang ada sehingga mutu penyelenggaraan pendidikan SMK masih belum mampu menghasilkan tamatan sesuai kebutuhan dan tuntutan dunia kerja/ industri.

D. Program Pendidikan Non Formal

  • Tidak semua warga buta aksara terdata oleh petugas instansi setempat.

E. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

  • Belum semua guru memiliki kompetensi mengajar minimal (D4/S1). 
  • Sebaran guru belum merata antara perkotaan dan pedesaan. 
  • Tingkat kesejahteraan guru belum memadai.
  • Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan (Kepala sekolah), laboran,
    pustakawan, tenaga administrasi, pengawas) belum sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Masih banyak tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampu.

F. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK).

  • Belum semua guru dari sekolah layanan inklusif mendapat kesempatan mengikuti pelatihan penanganan ABK. 
  • Belum semua sarana prasarana SLB/SDLB/SMPLB/SMALB memenuhi standar nasional. 
  • Sekolah Luar Biasa (SLB) masih tersebar di Ibu Kota Kecamatan, sehingga ABK khususnya dari masyarakat miskin di pedesaan terpencil tidak mendapatkan akses untuk bersekolah. 
  • Di beberapa lembaga SLB masih kekurangan guru, khususnya guru mata pelajaran untuk jenjang SMPLB dan SMALB 
  • Data penduduk penyandang ketunaan di Jawa Timur belum dapat diketahui secara detail dikarenakan belum maksimalnya koordinasi dan kerjasama informasi dengan pihak – pihak yang berwenang terutama di
    daerah.

Disisi lain, PLT kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Hudiono, pada saat dikonfirmasi melalui whatsapp malah whatsapp diblokir, bahkan tim media Investigasi menemui di kantor kerjanya, kantor kerjanya selalu kosong. (Pur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *