Maru, SH, Kebijakan Anggaran Tak Pro Rakyat

Hits: 77

MENTAWAI, INVESTIGASI_Dalam rapat Renja DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan sekretariat Dewan, anggota DPRD yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kepulauan Mentawai Maru Saerejen mengkritisi sejumlah kegiatan dan kebijakan anggaran yang tidak pro rakyat dan dianggap pemborosan anggaran.

Selain itu, Maru Saerejen meminta sekretariat dewan agar mengambil alih pengelolaan kegiatan punen laggai HUT Kabupaten Kepulauan Mentawai agar dilakukan lebih baik dengan biaya murah dan efisien dengan melibatkan dan menyentuh seluruh lapisan hidup masyarakat bawah dan menengah dengan mempertimbangkan kultur dan budaya masyarakat di Kepulauan Mentawai.

Hal ini disampaikan oleh Maru Saerejen, berkaca pada pelaksanaan punen laggai HUT Kepulauan Mentawai yang ke 20, tidak menapik bahwa pelaksanaan HUT ke 20 lebih ke pendekatannya melibatkan pejabat-pejabat daerah, mulai dari jalan pagi, coustum-coustum, acara hiburan, makan-makan hingga penghargaan-penghargaan yang disematkan oleh pemda melalui Bappeda hanya dinikmati pejabat-pejabat, nyaris tidak terlihat nuansa punen laggai Mentawai,

Inilah yang dikritisi oleh anggota Dewan dari Partai Gerindra yang juga berlatar belakang lawyer ini. Rakyat Mentawai masih banyak yang miskin, anggaran masih defisit, oleh karena itu kebijakan anggaran harus dilakukan dengan efisien yang menyentuh dan melibatkan masyarakat kecil.

Selain itu, kedepannya juga harus ditata lebih baik dan harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan pejuang-pejuang otonomi daerah yang ikut andil menjadikan Kepulauan Mentawai menjadi sebuah kabupaten,

hal ini tidak terlihat pada pelaksanaan HUT Kepulauan Mentawai yang ke 20, buktinya dibalik penganugerahan penghargaan kepada sejumlah lembaga dan Forkopimda, tidak ada terdengar penganugerahan penghargaan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan yang andil terbentuknya otonomi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, ini dasar yang membuat anggota Dewan kritis dan secara tegas meminta pengelolaan punen laggai HUT Kepulauan Mentawai kedepan dikelola oleh sekretariat dewan dengan baik, transparan, efisien, biaya murah.

Dan melibatkan seluruh komponen dan elemen masyarakat Kepulauan Mentawai agar merasakan dampak kebersamaan perjuangan dengan pemerintah membangun dengan kebersamaan.

Fakta Hukum Indonesia Menghubungi salah seorang tokoh masyaraka yang tidak mau di tulis namanya di Fakta hukum indonesia.

Bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah perjuangan bukan hadiah pemerintah pusat , dan kami mohon kepada generasi pengerus di mentawai, Jangan melupakan sejarah apapun perjuangan kebersamaan nampakan identitas anda kepada saudara -saudaramu kompak sebutnya diakhiri kepada media ini. Delau

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *