Gila, Rp500 Juta Masuk Ke Rekening Pribadi Bendahara

Hits: 405

Dugaan Pencucian Uang Nagari Sungai Jambu

Pariangan, investigasi– Tindak lanjut LHP Inspektorat Kabupaten Tanah Datar atas temuan pengelolaan uang Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, hingga kini belum ada tanda-tanda akan ditindaklanjuti oleh bendahara perangkat Nagari Sungai Jambu.

Pasalnya, dalam LHP tersebut, rekomendasi yang diberikan diantaranya adalah pengembalian uang nagari sebesar 650 juta sesuai dengan LHP dan harus dipertanggung jawabkan.

Kini muncul masalah baru. Informasi yang berhasil dihimpun investigasi dari sumber terpecah bahwa, pada bulan februari tahun 2019 lalu, Bendahara Nagari (Mira) menarik uang nagari sebesar Rp. 500 juta dan dipindah buku kan ke rekening Pribadinya.

Anehnya, penjaringan uang itu diketahui oleh Pj. Wali Nagari Erlita Dermawan, S. Sos dan di tanda tangani nya.

Uang tersebut dijadikan pembayaran hutang untuk tahun anggaran 2018 dan di bagi-bagi melalui transfaran ke setiap perangkat nagari yang tidak diketahui berapa jumlahnya.

Masih informasi dari sumber terkait, melanjutkan.
sewaktu Wali Nagari yang lama masalah yang sama juga terjadi yang berakibat pada terjadinya raibnya anggaran nagari sungai jambu sebesar 75 juta.

Saat itu, Pj. Wali Nagari Erlita Dermawan, S. Sos mulai masuk menjabat terhitung pada akhir tahun 2017, Bendahara Nagari (Mira) tidak melaporkan kejadian tersebut kepadanya. Mira mandiamkan masalah itu, malah Mira membuat rekening Koran.

Anggapan bendahara masalah uang nagari itu tidak akan tersingkir dan dia lebih memilih diam. Bahkan, perbuatannya tersebut diulang lagi dengan cara melakukan pengeluaran nagari tanpa ada bukti fhisik atau pun tanda terima maupun kwitansi.

Miris nya, Pj. Wali Nagari mengetahui, terkesan mandiamkan begitu saja.

“Bulan februari 2019 Mira menarik piti 500jt dan dipindah kerekening pribadi. Penarikan piti tu ditanda tangani PJ wali nagari.
Pitih tu dibaikan ka hutang 2018.dan juo ditransfer kasetiap perangkat nagari nan ndk tau barapo jumlahnyo.” ungkapnya

Walinagari lamo, imbuhnya, nagari lah tekor Rp 74 juta.
Waktu PJ Walinagari Elitadarmawan Mira ingin melaporkan ke Elita. Tapi, Mira mandiamkan sajo dan diueknyo rekening koran. “Mira sangko kasus tu aniang sajo, makonyo bagak,” tambahnya

Direzim Elita, katanya lagi, Mira acok makai dana nagari tanpa bukti pengeluaran untuk kebutuahan nagari jo makan minum perangkat.
“Intinyo mira terlalu bagak, tapi itu pengeluaran diketahui PJ wali nagari.” ungkapnya.

Menurut Wakil Ketua DPD PWI Sumbar, Bidang Organisasi, sejatinya pengelolaan keuangan Pemerintahan harus berdasarkan proses administrasi yang benar dan tidak boleh dicampur adukan.

“Ya, jelaslah. harusnya pengelolaan uang negara itu harus teradministrasi dan terkelola dengan baik. Bila uang negara sampai dipindah buku kan ke rekening pribadi, katakan itu dia merupakan perangkat di suatu instansi, itu jelas melanggar hukum dan patut ditelusuri. ” katanya.

Sebaiknya aparat penegak hukum menelusuri hal ini.
“Jika ini memang ada ditemukan, patut di duga ada indikasi pencucian uang.” tegasnya

Mira sendiri selaku bendahara Nagari Sungai Jambu dicoba Komfirmasi baru-baru ini, baik melalui account Facebook maupun menghubungi ponsel suaminya, tidak berhasil terhubung.

Kilas Balik

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah hukum Polres Tanah Datar terus dilakukan. Sebelumnya, OTT dugaan gratifikasi pada proyek Pembangunan Pasar Koto Baru diungkap dan tengah menanti Vlvonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Padang.

Kini giliran Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan Tengah di bidik terkait dengan temuan LHP Inspektorat yang di duga mencapai Rp. 650 jutaan lebih.

Kepada investigasi Kasat Reskrim AKP. Purwanto, SH di dampingi Kanit Tipikor Iptu. Andre ditemui diruang kerjanya Selasa (26/11) pagi mengatakan, berdasarkan Laporan Informasi (LI) masyarakat Tim Unit Tipikor Polres Tanah Datar sudah mendatangi Kantor Wali Nagari Sungai Jambu Kamis pekan lalu.

“Memang benar, atas dasar Laporan masyarakat tim unit Tipikor sudah turun dan mendatangi kantor Wali Nagari Sungai Jambu. Disana, Tim sudah menggali informasi dan keterangan terkait dengan LHP Inspektorat tersebut.

Dari pengakuan Kaur Keuangan Nagari, untuk sementara dapat disimpulkan bahwa memang ditemukan potensi kerugian negara, namun dikarenakan masih dalam tenggat waktu pengembalian atas dasar rekomendasi LHP Inspektorat, maka APH belum bisa bertindak lebih jauh, ” kata Andre Kanit Tipikor yang ditimpali Kasat Reskrim Purwanto.

Pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari LHP Inspektorat tersebut, manakala tidak ditindaklanjuti maka APH akan segera bertindak dan meningkatkan ke penyelidikan.

” Untuk sementara pihak kami belum bisa menindaklanjuti dan itu baru sebatas pulbaket, Pj. Wali Nagari pun belum kita temui, yang baru kita minta informasi dan keterangan adalah Kaur Keuangan.

Dari keterangan Kaur keuangan, memang potensi kerugian tersebut ditemukan dan malah jika dilihat dari LHP Inspektorat hanya kisaran Rp 650 juta, akan tetapi pihak kami tidak berhenti di LHP itu saja. Tapi untuk sementara kami akan pelajari lagi” timpalnya. Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *