Ada Apa dengan Tender Kantor DPRD Bukittinggi

Hits: 269

Oleh : Novri Investigasi
Wartawan Utama

Beragam pertanyaan muncul menyertai lelang pembangunan Gedung Kantor DPRD Bukittinggi pagu dana Rp79.309.999.999,00. Tender dimenangkan PT. Hana Huberta, perusahaan asal Rawamangun Jakarta Timur penawar terendah enam dengan nilai penawaran Rp71.734.519.227, disebut sebut sarat KKN(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Apalagi, beredar Informasi perusahaan itu juga berpolemik pada renovasi gedung lama DPRD DKI Jakarta dan pembangunan kantor Camat Pancoran.
Perusahaan terindikasi dibawa oleh keluarga petinggi Kota Bukittinggi, ‘IN’.Kualifikasi perusahaan tersebut M 1, namun bisa menang tender dengan pagudana Rp75 M keatas.

Kejanggalan lain, pasca menang tender, perusahaan tersebut tidak memiiki kantor perusahaan tetap, dalam kurun waktu setahun terakhir. Ini terlihat dari database.Dalam data sebagai peserta lelang, perusahaan tersebut beralamat di Jalan Sunan Giri No.3 Rawamangun Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Sementara data alamat badan usaha yang tertera dalam LPJK Pusat beralamat di Ruko Graha Mas Pemuda, Jalan Pemuda Blok AA.3 RT 003/RW 009, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Termasuk juga kejanggalan, sub bidang klasifikasi/layanan jasa pelaksana bangunan komersial (BG0004).

Perusahaan itu, memiliki kualifikasi (M1) dan permohonannya baru diajukan tanggal 07.02.2019 dan dicetak ulang tanggal 10-07-2019, tapi tidak memiliki Kemampuan Dasar (KD) hingga Rp88 miliyar. Berdasarkan Peraturan LPJK nomor 2/2013, berikut perubahannya, Kemampuan Dasar (HBKD) diatas Rp50 M, kualifikasi usahanya M2, sementara perusahaan tersebut hanya memiliki kualifikasi M1 atau KD dibawah Rp50 M.

Menariknya lagi, masih hitungan hari, alamat pemenang tender pembangunan gedung kantor DPRD Bukittinggi, sudah berubah. Saat pengumuman pemenang tanggal 21 Januari 2020, alamat Jalan Sunan Giri No. 3 Rawamangun Jakarta Timur, DKI Jakarta. Beberapa hari kemudian berubah alamat ke Graha Mas Pemuda Jalan Pemuda Blok AA, RT 003/RW 009, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Terindikasi, bukan hanya PT. Hana Huberta selaku pemenang tender diragukan keberadaannya. Tapi, Pokja dan panitia lelang, juga diragukan indenpendensinya. Wajar timbul pertanyaan rekanan. Ada apa dengan tender gedung DPRD Bukittinggi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *